Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Impor untuk Barang Kiriman

Ingin mencoba melakukan importasi melalui e-commerce? pahami dulu perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang kiriman.

Era globalisasi saat ini memudahkan transaksi setiap orang dimanapun dan kapanpun. Kini, siapa pun bisa melakukan pembelian impor dengan mudah hanya melalui e-commerce seperti Alibaba/AliExpress, Amazon, e-Bay, atau bahkan Shopee. Nah, sebelum mencoba melakukan transaksi impor, yuk kita pahami tentang pungutan impor berikut ini.

Pengertian dan Tarif

Sebagai importir melalui barang kiriman, kita selaku pembeli/pengimpor akan diwajibkan membayar pungutan impor oleh negara. Pungutan impor ini meliputi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

1. FOB

Free on Board (FOB) adalah incoterm dimana tanggung jawab penjual/eksportir hanya sampai pada pelabuhan muat. Dimana tanggung jawab dan biaya setelah pelabuhan muat (seperti freight/biaya angkutan ke pelabuhan bongkar di Indonesia) akan ditanggung oleh pembeli/importir. Nilai FOB dari barang impor ini nantinya akan dasar perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Importasi dengan nilai FOB sampai dengan USD 1.500 menggunakan dokumen pabean berupa Consignment Note (CN), sedangkan lebih dari USD 1.500 akan menggunakan dokumen PIB/PIBK.

2. Bea Masuk

Bea masuk ada pungutan negara yang dikenakan atas barang impor. Pungutan impor ini adalah kewajiban dari importir, dengan kata lain kita sebagai pembeli di Indonesia. Yang bertanggung jawab untuk menagih bea masuk adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tarif bea masuk yang dikenakan tergantung pada nilai FOB. Jika nilai FOB barang impor tidak lebih dari USD 3, maka dokumen yang digunakan adalah CN dan tidak dikenakan bea masuk. Sedangkan jika nilai FOB lebih dari USD 3 dan tidak lebih dari USD 1.500, maka dokumen yang digunakan adalah CN, namun dikenakan bea masuk sebesar 7,5% (kecuali produk tekstil, garment, tas, koper, hingga sepatu). Sedangkan, untuk nilai FOB lebih dari USD 1.500, maka dokumen yang digunakan adalah PIB/PIBK dan dikenakan bea masuk sesuai tarif MFN (Most Favoured Nation) yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan lain.

Baca Juga: Tips Belanja Impor dari Alibaba dan AliExpress

3. Pajak Dalam Rangka Impor

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dibebankan atas kegiatan impor. Berbeda dengan Bea Masuk, PDRI diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun dalam pelaksanaannya, yang bertanggung jawab menagih PDRI tetap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PDRI untuk barang kiriman secara umum terdiri dari PPN, PPh Pasal 22 impor, dan PPnBM.

a. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai. PPN juga dikenakan pada barang impor atas barang kiriman. Tarif PPN adalah 10% dari nilai impor.

b. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas barang impor/ekspor. Untuk importasi menggunakan CN (tidak lebih dari USD 1.500) , tidak dikenakan PPh 22. Sedangkan untuk importasi menggunakan PIB/PIBK (lebih dari USD 1.500) dikenakan PPh pasal 22 sesuai dengan ketentuan tarif perpajakan yang berlaku.

Baca Juga: Tips Impor Barang dengan Aman dan Mudah

c. PPnBM

PPnBM adalah Pajak Penjualan Barang Mewah. PPnBM hanya dikenakan pada beberapa barang tertentu saja. Barang-barang tertentu ini misalnya kendaraan bermotor, kapal pesiar mewah, pesawat, senjata api, hingga rumah/apartemen mewah.

Simulasi Perhitungan

Sebelum memulai simulasi, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

  1. Perhitungan mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019.
  2. Nilai FOB hanya digunakan untuk menentukan tarif, sedangkan dasar perhitungan bea masuk adalah nilai CIF atau disebut sebagai nilai pabean, yaitu total harga barang ditambah biaya-biaya hingga sampai ke daerah pabean (pelabuhan bongkar di Indonesia) yang meliputi dari biaya ongkos kirim, biaya muat jika ada, serta asuransi jika ada.
  3. Dasar perhitungan pajak dalam rangka impor bukan Nilai Pabean, melainkan Nilai Impor. Nilai Impor adalah nilai Pabean ditambah Bea Masuk.
  4. Tidak semua barang bisa diimpor. Beberapa barang termasuk dalam Lartas (Larangan dan Pembatasan). Barang-barang ini imporatasinya dilarang dan/atau dibatasi oleh aturan yang diterbitkan oleh beberapa instansi yang berbeda. Selengkapnya bisa dicek di portal INSW.

Untuk mempermudah pemahaman, mari langsung kita praktekan dengan simulasi perhitungan bea masuk masuk dan pajak dalam rangka impor.

Simulasi 1

Kasus:

Anda membeli sebuah peralatan senilai USD 140. Karena barangnya besar, anda dikenakan ongkos kirim sebesar USD 60. Berapa jumlah pungutan yang harus dibayar?

Perhitungan:

  • Bea Masuk = 7,5% x (140+60) = 15 USD
  • PPN = 10% * Nilai Impor = 10% * ((140+60)+15)) = USD 21,5
  • PPh Pasal 22 = 0 (karena FOB tidak lebih dari USD 1.500)
  • PPnBM = 0 (tidak termasuk barang mewah)
  • Total pungutan = USD 36,5

Simulasi 2

Kasus:

Anda iseng mencoba membeli sebuah mainan kecil melalui senilai USD 2. Karena barang tersebut sangat kecil, harga yang tercantum sudah termasuk ongkos kirim. Berapa jumlah pungutan yang harus dibayar?

Perhitungan:

  • Bea Masuk = 0 (karena FOB tidak lebih dari USD 3)
  • PPN = 10% * Nilai Impor = USD 0,2
  • PPh Pasal 22 = 0 (karena FOB tidak lebih dari USD 1.500)
  • PPnBM = 0 (tidak termasuk barang mewah)
  • Total pungutan = USD 0.2

Baca Juga: e-Commerce Makin Marak, Peluang Usaha Makin Banyak

Simulasi 3

Kasus:

Anda membeli sebuah kotak kontainer plastik seharga USD 2. Namun, anda juga akan menanggung ongkos kirim senilai USD 4. Berapa jumlah pungutan yang harus dibayar?

Perhitungan:

  • Bea Masuk = 0 (karena FOB tidak lebih dari USD 3)
  • PPN = 10% * Nilai Impor = 10% * (2+4) = USD 0.6
  • PPh Pasal 22 = 0 (karena FOB tidak lebih dari USD 1.500)
  • PPnBM = 0 (tidak termasuk barang mewah)
  • Total pungutan = USD 0.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *